🐼 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

administratif daerah Kabupaten/Kota pemilik PDAM, sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan terhadap Program Penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013. Untuk PDAM yang belum memenuhi kebutuhan diatas, agar Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No.1/MPR/RI/1959. [ butuh rujukan ] [4] Departemen Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. METADATA PERATURAN. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, Tanggal 14 Januari 2021, Tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitasi Bidang Ketenagakerjaan, yang meminta perhatian para Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia: a) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Layanan Disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 18 Juli 2021 Nomor : Yth. 1. Gubernur. Sifat : 2. Bupati/Wali Kota. Hal : di - Seluruh Indonesia SURAT EDARAN NOMOR 440/3929/SJ TENTANG PENERTIBAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT Dalam rangka mendukung pelaksanaan 906/2114/SJ. Tahun Terbit. : 2022. Tentang. : HASIL INVENTARISASI DAN PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH TERKAIT DAK TAHUN ANGGARAN 2022, DBH DR TAHUN ANGGARAN 2022, DBH CHT TAHUN ANGGARAN 2022, USULAN KEMENDIKBUDRISTEK DAN KEMENKES. Download / Lihat. Nomor. dengan PP. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer. Kronologi singkat tentang penanganan (implementasi) Tenaga Honorer sepanjang periode 2005- PP 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon .

surat edaran menteri dalam negeri